HNW Mengapresiasi Keputusan MK dalam Menghapus Presidential Threshold: Seharusnya Pilkada Juga

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas 20% untuk pencalonan presiden. HNW menyampaikan pendapatnya melalui sejumlah pernyataan kepada wartawan pada 3 Januari 2025.

Apresiasi Terhadap Putusan MK

HNW menyambut baik penghapusan ambang batas tersebut dan menganggapnya tepat. Ia berpendapat bahwa langkah seharusnya juga diterapkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada), bukan hanya untuk pemilihan presiden. Menurutnya, konstitusi tidak mengenal pembatasan semacam itu dan hal ini juga sesuai dengan harapan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Meskipun diakui HNW bahwa keputusan ini datang setelah puluhan kali penolakan terhadap presidential threshold oleh MK, namun ia melihatnya sebagai angin segar bagi masyarakat. Ia berharap penghapusan ini akan mendorong munculnya kandidat berkualitas yang dapat dipertimbangkan oleh publik.

Pentingnya Kualitas Kandidat

HNW menyatakan pentingnya adanya variasi kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden. Ia berharap dengan adanya lebih banyak orang berkualitas yang bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, pilpres di Tanah Air bisa lebih berkualitas. Hal ini juga dianggapnya sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan kedaulatan rakyat melalui pilihan yang lebih beragam.

Evaluasi Terhadap Putusan Terdahulu

Selain penghapusan ambang batas, HNW juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap putusan MK mengenai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pilpres secara serentak sejak 2019. Menurutnya, konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan keduanya harus dilaksanakan bersamaan. Ia merujuk pada pemilihan umum 2004 hingga 2014 di mana keduanya dipisahkan.

HNW mengusulkan agar MK melakukan koreksi terkait hal ini guna mencegah perpecahan di masyarakat akibat putusan yang menciptakan permasalahan. Ia berharap agar keputusan MK selanjutnya tidak hanya fokus pada presidential threshold, tetapi juga mencakup aspek lainnya seperti threshold untuk pilkada dan pemisahan jadwal pemilihan umum legislatif dan pilpres.

Dorongan untuk Perubahan

HNW mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menindaklanjuti amanat MK dengan melakukan rekayasa konstitusional. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem pemilu secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang lebih baik.